Kewajiban Dari Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean, serta telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Setelah resmi dikukuhkan, PKP wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai berikut:
- Membuat Faktur Pajak untuk setiap transaksi penyerahan BKP/JKP.
- Memungut PPN/PPnBM dari pembeli atau penerima jasa.
- Menyetor PPN yang dipungut ke kas negara.
- Melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan, paling lambat akhir bulan berikutnya.
- Menyimpan dokumen pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia. Dengan status PKP, perusahaan tidak hanya berperan sebagai wajib pajak, tetapi juga sebagai pemungut PPN yang mendukung penerimaan negara. Oleh karena itu, setiap pengusaha yang telah memenuhi syarat omzet wajib segera mengajukan pengukuhan PKP agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
